Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjabaran dari tujuan tersebut telah tercantum pada`pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran” dan ayat (2) menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan meyelengarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang”.

Dalam konteks otonomi daerah maka pengelolaan urusan pendidikan dasar dan menengah telah menjadi urusan pemerintah kab./kota. Hal ini  harus disikapi secara cerdas agar pelimpahan ini tidak hanya menjadi pemindahan permasalahan pendidikan dari pusat ke daerah tetapi lebih kepada upaya bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara adil dan merata  bagi warganya.

Upaya pemerintah pusat dalam pengentasan program wajib belajar (Wajar)  Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 2008 tentu harus kita dukung sepenuhnya. Dan pemerintah Kota Bontang telah berbuat tidak sebatas pada Wajar Dikdas 9 tahun tetapi wajar Dikmen 12 tahun sejak tahun 2004. Hal ini tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Bontang Cedas 2010 yaitu indicator pertama yang berbunyi “Rata-rata lama pendidikan masyarakat mencapai 12 tahun “. Apa artinya bahwa pemerintah Kota Bontang menginginkan agar semua masyarakat Bontang pada tahun 2010 telah memiliki pendidikan terendah setingkat SMA/SMK atau yang sederajat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Walikota Bontang telah melaunching program Wajib Belajar 12 tahun bertepatan dengan malam perayaan Tahun Baru 1 Januari 2007, untuk menyukseskan program tersebut berbagai kegiatan akan terus dikembangkan yaitu dengan  mempertajam program pembebasan biaya pendidikan, perluasan akses pendidikan bagi semua. Namun demikian hal itu tidak akan berarti banyak kalau tanpa dukungan dari semua pihak utamanya orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya

    Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 tahun harus merupakan komitmen bersama antara pemerintah, DPRD dan seluruh komponen masyarakat  termasuk dunia usaha dan industri. Pencanangan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun yang dimulai sejak tahun 2004 dan tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Bontang Cerdas 2010 mempunyai pengertian bahwa:

1. Wajib Belajar Pendidikan Menengah  adalah  bahwa masyarakat Kota Bontang harus memperoleh pelayanan pendidikan minimal jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Menengah Atas atau satuan pendidikan yang sederajat.
2. Wajib Belajar adalah kewajiban seluruh masyarakat Kota Bontang untuk menyekolahkan anaknya yang berusia sekolah 7-12 usia SD, 13-15 usia SMP dan 16-18 usia SLTA

Otonomi daerah memberi peluang kepada pemerintah Kota Bontang untuk berinovasi dalam pengembangan pendidikan di wilayahnya termasuk program penuntasan wajib belajar 12 tahun. Mengapa perlu wajib belajar 12 tahun? Ada beberapa hal yang melatarbelakangi meliputi:

• Pertama, lebih dari 80% komposisi tenaga kerja didominasi lulusan SD dan SMP. Dalam tuntutan global hal ini sudah tidak mungkin lagi, sector industri yang menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah pertanian memerlukan tenaga kerja yang berkualifikasi lebih dari sekedar lulusan SD dan SMP. 
• Kedua, dari segi ekonomi pendidikan merupakan jalan untuk meningkatakan SDM oleh karena itu masyarakat harus berpendidikan  minimal SLTA  yang pada gilirannya akan memberi dampak ekonomi masyarakat.
•  Ketiga, bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin besar pula peran serta di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
• Keempat, pertumbuhan kota industri sangat bergantung pada peningkatan kualitas pendidikan, mengingat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruh seberapa tinggi tingkat pendidikan warganya.